Komunikasi dan partisipasi

Dear all, kemarin saya baru saja mengikuti seminar seorang mahasiswa S2 di IPB, mas Leo namanya. Mas Leo itu adalah kakak dari teman sekelas saya waktu kuliah dulu. Beliau menyajikan presentasi selama kurang lebih setengah jam kemudian diteruskan tanya jawab setengah jam berikutnya. Saya agak canggung duduk bersama mahasiswa S2, tapi ‘masa bodoh amat dah’ pikir saya. Barangkali bisa jadi motivasi buat lanjut studi. Aamiinn..

Niat untuk mencari ilmu memang bisa dari mana saja, apalagi kalau masih di lingkup kampus, kita bisa datang ke seminar-seminar, kuliah umum, workshop, pelatihan, dan lainnya. Seperti kemarin, saya baru mendapatkan gambaran ilmu baru tentang komunikasi dan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. 

Jadi ceritanya, ada program kerja sama antara suatu perusahaan fiberglass dengan instansi pendidikan berupa program pemberdayaan masyarakat di daerah Jawa Barat. Perusahaan memberikan bantuan sebagai bentuk CSR perusahaan kepada masyarakat sekitar, dan instansi pendidikan menyediakan para ahli yang meneliti, menganalisis aspek-aspek dalam pemberdayaan masyarakat yang sesuai, serta menyediakan ahli-ahli sesuai bidang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya diperlukan agen-agen perubahan yang memfasilitasi, mendidik, merepresentasikan, serta melakukan secara teknis hal-hal yang diperlukan agar CSR perusahaan sampai dengan tepat kepada masyarakat. Program ini mengharapkan realisasi perahu berbahan fiber yang lebih murah dan kuat untuk masyarakat nelayan, sehingga masyarakat nelayan tidak perlu menunggu biaya terlalu lama untuk membuat perahu kayu yang biasa atau membeli perahu bekas dari daerah lainnya. Nah, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membuat program ini berhasil, yaitu diantaranya dengan memesan pembuatan perahu tersebut. Akan tetapi, yang terjadi ternyata berbeda. Perahu pesanan masyarakat tidak kunjung jadi, masyarakat tidak bisa dengan segera menggunakan perahu yang dipesan untuk kebutuhan melaut. Menurut penelitian ini, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh elit desa atau tokoh masyarakat terhadap dana CSR yang dipercayakan. Disebutkan bahwa aspek teknis berupa pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh agen perubahan itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kekosongan pengawasan ini menjadi momen untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.

Suatu program pemberdayaan masyarakat sejatinya membutuhkan komunikasi dan partisipasi sebagai hal yang paling mendasar. Kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat di mana program pemberdayaan dilaksanakan harus dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi yang digunakan bisa berupa dialog atau musyawarah dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. Jadi, meskipun diadakan musyawarah terkadang yang terjadi bukanlah musyawarah secara substansinya, melainkan dialog yang sudah di-set atau sudah diarahkan dan didominasi oleh pihak tertentu saja. Sehingga, kepentingan yang diperjuangkan akhirnya hanya kepentingan beberapa orang saja, bukan kepentingan masyarakat. Hal ini terjadi pada kasus di atas, di mana komunikasi harusnya juga terjalin dengan baik dengan user atau pengguna yaitu masyarakat. Bagaimana masyarakat menjadi berdaya jika pemberdayaan itu sendiri tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya? Masyarakat menjadi tidak belajar dalam hal ini. Akibatnya, partisipasi masyarakat juga tidak dapat dirasakan. Padahal, partisipasi menggambarkan adanya distribusi kekuasaan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, sebuah hal yang keliru ketika di dalam pemberdayaan masyarakat semua prosesnya didominasi oleh elit desa atau tokoh masyarakat saja. Sekali lagi, masyarakat perlu belajar dalam hal ini. Memang yang harus diperhatikan dalam komunikasi dan partisipasi adalah dialog. Dialog menjadi hal yang mendasar yang diperlukan agar komunikasi dan akhirnya partisipasi terbangun. Ketika dialog yang baik antara elit desa dan masyarakat serta pihak perusahaan dan instansi pendidikan dapat terbangun dengan baik, yakin pemberdayaan masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik. Insya Allah.

-Widyanto-